Terlalu banyak kondisi yang menunjukkan ketidakmampuan Seorang pemimpin tunggal Pemerintah Aceh Nova Iriansyah dalam mengelola tata pemerintahan, bahkan pengelolaan asset pemerintah saja hingga saat ini tidak mampu diperbaiki.
Banda Aceh – Selama menjadi Gubernur Aceh, kebijakan Nova Iriansyah.ST.MT jauh dari upaya kesejahteraan rakyat aceh. Diduga sering sering melakukan pelanggaran hukum terkait kebijakannyayang dinilai merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat karena kebijakannya patut diduga kuat haknya ditujukan untuk kelompok tertentu.
Itu sebabnya Aliansi Mahasiswa Rakyat Aceh (AMARAH) melakukan Hearing dengan DPR Aceh yang di terima oleh Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin beserta anggota DPR Aceh lainnya di Aula Paripurna DPR Aeh, Senin, 02/08/2021.
Sebagaimana disampaikan melalui selebarannya, Terlalu banyak potret pelanggaran hokum dan penyalahgunaan kekuasaan yang dipraktekkan oleh Nova sebagaimana hasil temuan oleh BPK-RI tahun 2020 berjumlah 245 temuan yang tersaji dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), misalnya terkait pengakatan staf khusus,tim kerja Gubernur yang tijustru tidak memiliki dasar hokum jelas. Namun sudah menyedot anggaran hingga 6 milyar lebih yang justru tak menghasilkan output positif terhadap pembangunan Aceh.
Demikian juga TAPA yang jumlah anggotanya sudah tidak sesuai dengan ketentuan hokum sehinggan sangat membebani keuangan daerah, pun dalam proyek fisik banyak ditemukan volume pekerjaan sebanyak 51 paket pekerjaan kontruksi pada 9 SKPA, bahkan yang lebih ironis lagi pada dinas pendidikan aceh terhadap pengelolaan belanja modal tidak sesuai ketentuan. Segala persoalan ini merupakan bukti ketidak mampuan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh.
Untuk bidang pendidikan saat ini aceh masih terbilang belum membanggakan, dimana mutu pendidikan aceh masih jauh dari harapan, sebagaimana hasil UTBK SBMPTN yang di rilis Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) tahun 2021, dimana aceh berada di peringkat 24 untuk Saintek dan 26 untuk Soshum yang bahkan peringkat masih jauh dari Provinsi Papua Barat.
Terlalu banyak kondisi yang menunjukkan ketidakmampuan Seorang pemimpin tunggal Pemerintah Aceh Nova Iriansyah dalam mengelola tata pemerintahan, bahkan pengelolaan asset pemerintah saja hingga saat ini tidak mampu diperbaiki, sehingga membuat pemerintah tidak mempunyai informasi akurat, padahal itu bisa menjadi celah terjadinya penggelapan terhadap kekayaan daerah yang dilakukan oknum tertentu.
Kepemimpinan Nova Iriansyah hari ini terlalu larut dalam Euforia semu semata, hingga melupakan substansi akan sebuah capaian, program BEREH yang di gaungkan ternyata malah mempertontonkan tidak BEREH-nya kondisi aceh saat ini. Maka kami dari AMARAH dengan ini mendesak :
Pertama, supaya DPR Aceh menolak hasil Pertanggung Jawaban Pemerintah Aceh tahun anggaran 2020 dan menutup segala ruang negosiasi.
Kedua, segera menggunkan hak interpelasi dan hak angket guna melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran undang-undang,pelanggaran sumpah jabatan yang dilakukan Nova Iriansyah.
Ketiga DPRA segera mengambil langkah hokum dan langkah politik guna mekzulkan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh.
Dan keempat, DPR Aceh segera mengganti Sekretaris Daerah (SEKDA) Provinsi Aceh karena gagal dalam tugas dan fungsinya.
Sebuah Kewajaran dikarenakan kondisi lapangan yang dapat terlihat sangat jelas bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat aceh semakin memprihatinkan, program yang dihadirkan masih minim yang bersifat sentuhan langsung dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat aceh.hal ini terbukti hingga sekarang Aceh masih memegang “prestasi” juara sebagai daerah termiskin di sumatera. (Red)
Discussion about this post