Presiden Joko Widodo menargetkan angka stunting di Indonesia diturunkan menjadi 14% pada 2024. Dalam hal ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendapat mandat dari Presiden untuk menjadi Ketua Pelaksana percepatan penurunan stunting pada Rapat Kabinet Terbatas 25 Januari 2021 lalu.
HINGGA saat ini angka stunting Aceh mencapai 37 persen atau masuk lima besar di Indonesia. Penurunan angka stunting merupakan salah satu pekerjaan rumah (PR) Pemerintah Aceh bersama jajaran terkait terutama BKKBN Aceh.
Kemudian Presiden Joko Widodo sendiri telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun terhadap langkah percepatan penurunan stunting di Indonesia.
Lantas apa saja langkah kongkrit yang dilakukan Pemerintah Aceh bersama BKKBN Aceh? Kepala BKKBN Aceh Drs. Sahidal Kastri, M. Pd menjelaskan Perpres nomor 72 tahun 2021 baru keluar akhir Agustus 2021, namun demikian BKKBN Aceh terus berpacu dalam menyusun berbagai rencana kerja agar penanganan penurunan stunting bisa segera diimplementasikan.
Misalnya dalam percepatan penurunan stunting di Aceh pihaknya akan memulai pencegahan dari hulu yaitu pasangan usia subur yang akan menikah atau calon pengantin didata melalui aplikasi elektronik siap nikah dan siap hamil.
Dalam hal ini anak- anak remaja yang tiga bulan lagi akan menikah akan dilakukan dulu pemeriksaan-pemeriksaan kesehatannya jika setelah diperiksa terdapat berbagai masalah kesehatan selanjutnya akan diberikan vitamin-vitamin agar kondisi mereka sehat dan bugar.
“Itu intervensi yang pertama kita lakukan melalui bidan –bidan desa makanya kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan di Aceh, Bidan, Doker kita ajak IDI dan PKK sebagai mitra kerja kita, kalau BKKBN Aceh hanya sebagai koordinator saja,” tegas Sahidal Kastri pada kontrasaceh.net Sabtu 4 September 2021.
Kemudian setelah hamil masuk fase kedua dimana sambung Sahidal Kastri petugas dari Kader BKKBN, Tim Penggerak PKK Gampong hingga Bidan Gampong akan terus memberikan pendampingan dan pemantauan untuk dilihat progres keamilannya supaya sehat dan berjalan dengan baik.
“Tugas mereka memantau apakah kekurangan gizi, itu akan dikasih semua tablet-tablet,” ungkap sahidal Kastri.
Kemudian fase ke 3 setelah melahirkan, dimana setelah anak lahir agar dalam keadaan sehat nah jika ada keluhan atau permasalahan ini yang harus di intevensi oleh petugas.
“Jadi maksud kita seluruh bupati dan walikota se- Aceh akan menunjuk setiap gampong minimal 1 orang dan maksimal 3 orang petugas setiap gampong. Mereka lah yang menjadi ujung tombak penurunan stunting,” ujar Sahidal Kastri.
Fokus Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota dan Tempatkan Tiga Petugas Setiap Gampong
Dalam memacu percepatan penurunan stunting di Aceh, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh akan focus bekerjasama dengan 23 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) diseluruh Aceh.
Terutama dalam penyediaan satu hingga tiga petugas di setiap Gampong untuk melakukan pemantauan remaja yang akan menikah, ibu hamil hingga melahirkan. Sementara biaya untuk petugas ditanggung oleh BKKBN Aceh melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk biaya membeli paket data petugas tadi.
Dimana petugas-petugas ini semua nanti ditetapkan oleh bupati dan walikota se – Aceh yang selanjutnya nama –nama petugas tersebut akan direkap untuk diberikan biaya dari anggaran biaya tambahan untuk BKKBN Aceh sekitar Rp. 2 miliar khusus digunakan untuk petugas.
“Kemarin sudah kita siapkan RAP nya sudah kita siapkan semuanya untuk usulan DIPA Perubahan mudah-mudahan akhir september atau awal Oktober ini uangnya sudah bisa kita realisasikan, namun untuk tablet dan sebagainya inilah masih kita kerjasama dengan pemerintah daerah semoga menyediakan oleh bupati walikota, terutama asampolat tambah gizi dan sebagainya,’ harap Sahidal Kastri.
Sebenarnya kata Sahidal Kastri pihaknya akan mengunjungi bupati dan walikota Se-Aceh guna membahas persoalan tersebut namun karena BKKBN Aceh mengalami keterbatasan anggaran maka pertemuan akan delakukan secara daring.
“Tapi kan kalau bertemu langsung lebih enak kita laporkan tentang perkembangan stunting kita, tapi karena keterbatasan biaya dan kita juga masih dalam kondisi pandemi covid 19 ya kita lakukan secara daring,” ungkapnya.
Selain itu kata Sahidal Kastri pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Gubernur Aceh Nova Iriasyah untuk melaporkan terkait rencana kerjasam dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam percepatan penanganan stunting sekaligus meminta dukungan agar program ini berjalan lancar.
“Mungkin memohon intruksi Gubernur kepada bupati dan walikota, begitu juga walikota dan bupati mengintruksi setiap Camat dan Camat mengintruksikan setiap gampong agar program ini berjalan sesuai dengan rencana,” harap Sahidal Kastri.
Apalagi sambung Sahidal Kastri Gubernur Aceh Nova Iriansyah sendiri menaruh perhatian penuh terkait stunting di Aceh. Ini dibuktikan dengan target yang disamapaikan Gubernur Aceh agar penurunan stunting sekitar 12 persen.
“Memang Bapak Presiden menargetkan selesai RPJM tahun 2024 ini secara nasional itu stuting 14% turun. WHO menyatakan stunting yang boleh ditolerir itu 20 persen. Tapi Aceh 37 persen,” ungkap pria kelahiran Kutacane ini.
Sahidal Kastri mengajak semua pihak terutama bupati dan walikota untuk mendukung program tersebut dan berperan penting dalam upaya penurunan stunting di Aceh. Jika sesauai harapan maka Ia yakin penurunan stunting akan terjadi secara sifnifikan dan Aceh insyaallah akan bebas stunting dimasa mendatang.
Discussion about this post