Banda Aceh – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) angkat bicara terkait kekisruhan dan masih lowongnya posisi Kepengurusan DPW PPP Aceh periode 2021-2026 pasca dilakukan Musyawarah Wilayah (Muswil) beberapa waktui lalu.
Ketua Formatur PPP Aceh dari unsur DPP, Fitri Gayo menghimbau kepada kader dan pengurus PPP Aceh dan tim formatur dari unsur DPW dan DPC untuk tetap tenang dan sabar menyangkut dengan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPW PPP Aceh periode 2021-2026.
“Jadi sebelum SK di tandatangani pimpinan, kita tunggu saja. Sehingga nantinya keputusan itu yang terbaik bagi DPW PPP Aceh. Pada akhirnya kita juga akan memberikan keputusan kepada kepengurusan, “ujarnya, Senin (13/9).
Fitri Gayo menjelaskan terkait kepengurusan DPW PPP Aceh, ukuranya bukan telat atau cepat, melainkan keputusan yang diambil nantinya harus penuh pertimbangan. Sebagai ketua formatur, dalam beberapa kali rapat tidak ada yang dikenal dengan voting melainkan dengan musyawarah dan mufakat.
“Kepengurusan DPW Aceh ada pertimbangan khusus dari DPP, makanya agak telat,” ungkap Fitri Gayo.
Itu sebabnya, kata Fitiri Gayo DPP telah mengintruksikan ke seluruh wilayah untuk membuat musyawarah wilayah dengan berbagai ketetapan karena Muwil itu tidak menentukan ketua atau seketaris, tapi memilih formatur untuk memberikan nama -nama usulan kepada DPP.
“Jadi karena sistemnya formatur, kita menyusun nama-mana sekaligus mengusulkan nama-nama yang diserahkan ke DPP, “jelasnya.
Kemudian untuk PPP Aceh, sebutnya, ada dua kandidat yang diusulkan dari masing-masing formatur, yakni Ada Teuku Amri dan Anwar Idris. Sehingga Karena sistemnya formatur, maka tidak ada kandidat satu atau dua yang harus dipilih. “Karena sistemnya formatur ini yang harus dipahami. Kita sudah menyelesaikan rapat di formatur. Ini bukan masalah lama atau tidak lama. Hasil dari Musyawarah wilayah ini memang tidak serta merta ditetapkan, tapi ada juga pembahasan lainnya. Karena DPW itu Representasi dari DPP dari wilayah tesebut,
Selain itu, Fitri juga mengingatkan agar masalah kepengurusan PPP saat ini, jangan ada omongan diluar yang membuat persoalan menjadi menjadi keruh. Melainkan saat ini trement khusus untuk menyelesaikan hal tersebut.
“Tidak ada itu bahasa bahwa partai ini punya ketum. Itu tidak benar. Hasil kesepakatan dan keputusan sudah ada yang namanya bidang fungsional dan itu ditetapkan dibawa ke rapat. Jadi mekanisme organisasi struktural itu ada. Jadi bukan masalah tiga bulan belum ada SK. Tapi keputusan ini harus penuh dengan pertimbangan, “tegasnya.
Discussion about this post