Banda Aceh – PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Fery Indonesia bersama Pemerintah Besar Aceh Besar resmi merilis rute pelayaran baru berupa rute segitiga Pelabuhan Ulee Lheue – Balohan – Lamteng tahun 2024.
Sayangnya, dalam jadwal rute pelayaran Kapal Papuyu itu, hanya merilis rute ke satu pulau saja di Pulo Aceh yaitu ke pelabuhan Lamteng, Pulau Nasi. Sementara untuk rute pelayaran ke pelabuhan Ulee Paya atau Seurapong, Pulau Breuh ternyata tidak masuk dalam rute pelayaran kapal penyeberangan tahun 2024.
Menanggapi persoalan tersebut, Anggota DPR RI dari F PKS asal Aceh Rafli Kande mengaku telah berkominikasi dengan pihak ASDP dan dalam waktu dekat akan mengirim surat ke Kementerian Perhubungan.
Selain itu, Ia juga meminta pihak Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), ASDP dan Pemerintah Aceh untuk duduk bersama dan mencari solusi terbaik sehingga masyarakat yang tinggal di Pulau terluar tidak merasa dirungikan.
“Aktivitas warga akan terganggu dan jelas mempengaruhi roda perekomian. Mobil tidak bisa masuk, material bangunan juga tidak bisa dibawa kesana dan ini jelas menghambat pembangunan serta mematikan aktivitas ekonomi saudara -saudara kita,” tegas Rafli Kande pada media ini, Sabtu 20 Februari 2024.
Oleh sebab itu, Rafli Kande mengaku akan terus mengawal persoalan tersebut dan terus melakukan advokasi agar menghadirkan kebijakan yang memberikan rasa keadilan bagi warga disana.
“Saya akan terus advokasi, kita surati mereka Insyallah biar ada proses untuk menjawab persoalan ini,” ungkap Caleg DPR RI dari PKS Nomor Urut 2 Dapil 1 Aceh itu.
Sebelumnya, Anggota DPRK Aceh Besar Eka Rizkina, S.Pd mendesak pihak ASDP dan Dishub Aceh untuk segera mengoperasikan Kapal Papuyu untuk rute pelayaran ke Pulau Breuh.
Meskipun, biaya transportasi ke Pulau Aceh dengan boat jauh lebih murah dengan Kapal Papuyu, hanya saja kapasitasnya sangat terbatas, termasuk tidak bisa mengangkut mobil.
Menurut Eka Rizkina, masyarakat Pulau Breuh dan Pulau Nasi sangat mengharapkan agar Kapal Papuyu segera dioperasikan dan masuk, apalagi terdapat informasi bahwa Kapal Papuyu tidak akan lagi melayani rut eke Pulau Aceh.
“Atas kesimpangsiuran informasi ini, kami meminta kejelasan dari pihak ASDP dan Dishub Aceh, apalagi banyak mobil sudah tertahan ke Banda Aceh menunggu kapal masuk segera kembali ke Pulau Aceh”,sebut Wakil Komisi V DPRK Aceh Besar itu.
Oleh sebab itu, Ia meminta agar pihak ASDP dan Dishub Aceh untuk mencari jalan keluar terkait persoalan tersebut supaya masyarakat Pulau Aceh cepat terbantu karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat disana.
“Karena setelah tahun baru 2024 belum ada keluar jadwal kapal ke Pulau Aceh. Jelas masyarakat sangat dirugikan dengan persoalan ini karena mengganggu kelancaran transportasi, mengingat transportasi jalur lalut adalah satu-satunya yang bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita disana,” ungkap Dewan PKS Dapil II (Kecamatan Lhoong, Leupung, Lhoknga, Pulo Aceh, Pekan Bada) yang kembali mencalonkan diri pada Pileg 2024 itu.
Discussion about this post