Banda Aceh – Bank Indonesia Provinsi Aceh mencatat inflasi Aceh pada Februari 2024 mencapai 2,33 persen (tahun ke tahun) atau 0,71 persen (bulan ke bulan). Realisasi ini masih berada dalam target inflasi nasional di kisaran 2,5 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Rony Widijarto, mengatakan pencapaian ini merupakan hasil koordinasi dan sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan lembaga terkait, salah satunya Bank Indonesia juga secara intensif mendorong digitalisasi sistem pembayaran di Provinsi Aceh. Jumlah pengguna QRIS per Januari 2024 di Provinsi Aceh telah mencapai 520.013 user, bertambah 6.595 dari bulan sebelumnya. Bank Indonesia terus bersinergi dengan PJP melalui berbagai strategi untuk meningkatkan perluasan akseptasi QRIS, baik dari sisi pengguna maupun merchant.
Tentu ini merupakan upaya nyata yang dilakukan dengan peresmian Ekosistem Pembayaran Digital Pelabuhan Balohan Kota Sabang yang dilakukan dalam serangkaian acara Sabang Marine Festival 2024, yaitu elektronifikasi/digitalisasi transaksi keluar-masuk pelabuhan menggunakan UE chip-based & QRIS, serta pembelian tiket kapal dan tenant UMKM menggunakan QRIS, ungkapnya.
“Di tengah penambahan kota Indeks Harga Konsumen baru dan perubahan tahun dasar, realisasi inflasi tersebut masih berada pada target inflasi nasional 2,5 plus minus 1 persen,” kata Rony (07/03) di di Banda Aceh, Jum’at (08/03/2024).
Rony menambahkan, berbagai komoditas utama yang mendorong inflasi bulan Februari 2024 di antaranya cabai merah, ikan dencis, daging ayam ras, minyak goreng, dan beras.
Tentunya untuk menjaga stabilitas inflasi pangan, Pemda Aceh telah menerbitkan Surat Gubernur Nomor 530/4865 tentang intensifikasi pengendalian inflasi. Surat ini berisi arahan untuk melaksanakan langkah strategis, seperti realokasi lokasi dan insentifikasi di kawasan pasar strategis, ungkap Rony.
“Selain operasi pasar, kerja sama antar daerah juga penting untuk menjamin kesinambungan pasokan dan mencapai inflasi yang rendah dan stabil,” tegasnya.
Ditambahkan, pentingnya peran aktif Pemda dalam mempercepat implementasi dan memfasilitasi kerja sama antar daerah. Hal ini perlu didukung dengan ketersediaan anggaran APBD yang memadai.
“Koordinasi dan sinergi yang kuat antara Pemda dan lembaga terkait akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas inflasi Aceh di wilayah yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi,” pungkas Rony.
Discussion about this post