Aceh Besar – Kabupaten Aceh Besar satu dari sebagian kecil daerah di Aceh yang terus menunjukan tren positif pertumbuhan ekonomi dan persentase kemiskinan yang terus menurun.
Lihat saja, meski dalam kondisi Pandemi Covid 19, ekonomi Aceh Besar pada 2020 tetap tumbuh sekitar 0,34 persen dibandingkan 2019 yang mencapai 4,13 persen.
Kemudian, angka kemiskinan pada 2020 turun 0,8 persen atau pada angka 13,84 persen yang berjumlah 18 ribu orang dibandingka pada 2019 mencapai 22 ribu orang atau pada angka13,92 persen.
“Persentasenya, pada tahun 2020 sebesar 13,84 persen. Angka itu merupakan terendah nomor 9 se – Aceh. Sementara terendah nomor satu diperoleh oleh Kota Banda Aceh,” ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Besar Rahmawati S.Pd pada media ini, Selasa 24 Februari 2021.
Menurut Rahmawati, penurunan angka kemiskinan itu merupakan hasil upaya pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan berbagai programnya serta didukung elemen masyarakat.
“Alhamdulillah meski dilanda pandemi Covid-19 ekonomi warga kita ternyata tetap tumbuh positif padahal banyak sektor terdampak akibat bencana non alam itu,” tutur Rahmawati.
Rahmawati memaparkan, dalam kurun waktu 4 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Ir. H. Mawardi Ali- Tgk. H. Husaini A Wahab, penurunan angka kemiskinan terus turun dan sebenarnya ditargetkan akan turun pada angka 10 persen dalam masa lima tahun.
Dimana pada 2017 lalu atau saat Mawardi Ali- Husaini A Wabah dilantik angka kemiskinan Aceh Besar berada pada angka 15 persen, dan targetnya pada tahun 2020 sudah di angka 12 persen. Namun, karena hantaman covid 19 maka target tersebut menjadi tidak tercapai.
“Tahun 2019 pada posisi 9 juga pada angka 13,92 dan turun sekitar 0,8 persen. Sebenarnya, kita taerget kita sudah di posisi 12 persen. Tahun 2021 pada angka 11 persen dan tahun 2022 pada angka 10 persen. Tapi karena pandemi, kita sedikit turun juga,” ujarnya.
Selain itu, kata Rahmawati turunya angka kemiskinan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya penyaluran dana desa yang dproritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), dana yang bersumber dari APBK seperti Pro Abes dan dana penanganan Covid 19 yang difokuskan untuk medongkrak UMKM.
“Sementara, kalau provinsi pertumbuhan ekonominya minus. Kalau pengangguran di Aceh Besar tetap bertambah karena lapangan pekerjaan banyak yang tutup,” ungkapnya.
Apalagi, kata Rahmawati menurut keterangan Kepala Dinas Sosial Aceh Besar ada sekitar 400 orang yang sudah menyatakan diri mundur dari PKH. Berarti dimasyarakat sudah punya kasadaran untuk mundur dan seberanya sudah tidak layak menerima PKH.
Lebih lanjut, untuk 2021 program prioritas Aceh Besar adalah peningkatan pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Siosial dan Pelaksanaan Syariat Islam.
Kemudian, pada infrasruktur yang terintergrasi, artinya infrasrukrut yang dibangun itu tetap menpercepat peningkatan ekonomi masyarakat, dan pada peningkatan tata kelola pemerintahahn yang baik serta peningkatan pelayanan publik.
Salah satu langkah kongkritnya adalah pelayanan dengan di aktifkannya Mall Pelayanan Publik di Lambaro yang akan di lauching pada Juni 2021.
“Dan pada penanganan Covid 19 dan perencanaan prioritas, tapi 3 penanganan Covid, kesehatanya, ekonomi, dan jaringan sosial kedepan kita proritaskan. Seperti Pro Abes ini tetap ada tahun ini ada anggaran Rp. 8 miliar. Dulukan masyarakat miskin yang tidak ditanganni dari PKH sekitar lima ribu, ditangani oleh Pro Abes, dan kita berharap pandemi ini secepatnya berlalu agar kita normal dalam beraktifitas untuk mencapai seluruh target peningkatan ekonomi warga dan pelayan maksimal untuk masyarakat,” harap mantan Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Aceh Besar ini.
Discussion about this post